Pernyataan Sikap

Komite Persiapan Ormas Persaudaraan Aceh

Tentang :

Pengrusakan Kantor SIRA Blang Pidie

No : 002/PS-PA/Eks/II/2006

Aksi unjuk rasa dan menyatakan pendapat didepan publik merupakan perwujudan hak asasi setiap manusia yang harus dijamin dalam undang-undang setiap negara yang mengklaim memiliki sistem politik demokrasi. Undang-undang Negara Indonesia menjamin kebebasan warganya untuk menyampaikan pendapat didepan umum. Kebebasan ini dituangkan dalam UU No. 9 tahun 1998.

Press Release
No. 11/SP-KontraS/II/2006
Penyerangan Kelompok Sipil Terorganisir terhadap SIRA

Kontras mendesak Pemerintah, khususnya Kepolisian RI untuk melakukan penyelidikan atas peristiwa pengrusakan kantor kantor konsulat/perwakilan Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA) Wilayah Blang Pidie dan penganiayaan terhadap anggota SIRA oleh kelompok sipil terorganisir, pada pukul 10.30, Jumat 17 Februari 2006. Kepolisian RI, juga harus memastikan penghukuman terhadap pelaku.

Blang Pidie, acehkita.com. Seratusan massa mendatangi dan mengobrak-abrik kantor perwakilan Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA) Blang Pidie, Aceh Barat Daya, sekitar pukul 10.00 WIB, Jumat (17/2). Seorang pengurus SIRA dipukul massa hingga memar. Selain itu, massa juga mendatangi kantor DPRD Abdya dan meminta supaya dewan membubarkan SIRA.

Menurut Ketua SIRA Perwakilan Blang Pidie, Saharuddin, penyerbuan tersebut dipimpin oleh Amiruddin (37), yang sebelumnya menjabat sebagai ketua front di sana. Saharuddin mengatakan, penyerbu datang dengan menggunakan satu truk dan mobil L300 serta beberapa sepeda motor.

Jakarta, Antara - Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal (Pur) Tyasno Sudarto menegaskan, pemberlakuan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh atau RUU PA akan membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia karena ada beberapa klausul yang mengarah pada federalisme.

”RUU Pemerintahan Aceh, jika diloloskan oleh DPR, akan membahayakan bagi kedaulatan NKRI. DPR harus berhati-hati dalam penggodokan RUU tersebut,” katanya menjawab Antara di Jakarta, Selasa (7/2).

Banda Aceh, acehkita.com. Gerakan Aceh Merdeka (GAM) memprotes keras sikap pemerintah yang menghapus pasal calon independen dalam draf Rancangan Undang-Undangan Pemerintahan Aceh yang diajukan ke DPR-RI Jumat lalu. Sebelumnya, kalangan sipil juga memprotes sikap pemerintah ini.

Teuku Kamaruzzaman, salah seorang anggota tim perumus draf RUU PA dari GAM, mengaku kaget setelah mengetahui ada banyak pasal dari draf RUU yang diajukan Pemda, DPRD, GAM, dan masyarakat sipil Aceh, yang dipangkas pemerintah pusat.

Minggu, 29 Januari 2006 | 14:35 WIB

TEMPO Interaktif, Lhokseumawe: Setelah berlayar selama 19 jam, Kapal Jatra III yang berangkat dari Malaysia tiba di Lhokseumawe, Minggu pagi. Ini adalah pelayaran perdana kerjasama perusahaam milik Gerakan Aceh Merdeka, Aceh World Trade Centre, dengan perusahaan ASDP Malaysia Sdn. Bhd.

Kapal berangkat dari Pelabuhan Nortingham, Pulau Pinang, Jumat (18/1) pukul 14.00 waktu setempat. Kapal itu merapat di Pelabuhan Krueng Geukueh, Lhokseumawe, Minggu pukul 09.00 WIB.

 Tiarma Siboro, The Jakarta Post, Jakarta

The final draft of the government's bill on Nanggroe Aceh Darussalam opens the possibility for the redrawing of its borders, which would violate the peace agreement signed by Indonesia and the Free Aceh Movement.

Puluhan masyarakat berbondong-bondong mendatangi Desa Blang Sukon, Cubo, Kecamatan Bandar Baru, Pidie, Minggu dan Senin (22-23/1) lalu. Ada yang datang dengan menumpang truk, pick-up, tak sedikit yang mengendarai sepeda motor. Tua muda berjejal di desa tersebut.

Kedatangan mereka ke desa di pedalaman Lueng Putu, Pidie, itu untuk menghadiri kenduri anak yatim dan doa bersama yang dilaksanakan di makam Teungku Abdullah Syafi’i, bekas Panglima Militer Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang meninggal dalam sebuah pertempuran di Desa Jiemjiem, kecamatan yang sama, pada Selasa, 21 Januari 2002 lalu.

HELSINKI 21 Jan. - Pilihan raya tempatan di wilayah Aceh akan diadakan pada Mei atau Jun ini dan bukan pada April seperti yang ditetapkan dalam perjanjian damai Helsinki pada tahun lepas.

Kelewatan itu dinyatakan oleh Naib Presiden Indonesia, Jusuf Kalla di sini semalam.